Cinta...Or Love adalah sebuah misteri ,tidak mutlak karena cantik atau tampan yang membuat orang jatuh cinta.Begitu juga bukan hanya karena kaya dan bergelimang kemewahan yang menyebabkan seseorang bisa jatuh cinta.Miskin tidak berarti jauh dari cinta,jadi jangan pernah meremehkan artinya cinta.

Untuk mendapatykan cinta itu tidak mudah,tetapi juga tidak susah.Hanya saja cinta sejati itulah yang sulit.

Banjarmasin/Tanjung
Alih fungsi lahan dan hutan di Kalsel jangan sampai jadi lahan korupsi baru dan lahan bagi mafia pertambangan.


Sekretaris Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum Denny Indrayana beberapa waktu lalu pernah menyatakan,bahwa banyaknya izin KP yang diterbitkan oleh kepala daerah mengindikasikan adanya makelar kasus pertambangan di Kalimantan Selatan.Dan pernyataan Denny tersebut tentu menuai Pro dan kontra.

Pernyataan Deny tersebut mungkin ada benarnya,sebab tak mungkin ia asal ngomong tanpa memiliki bukti-bukti yang lengkap atau valid.Dari berbagai kasus disumatera alih fungsi hutan atau lahan bisa menjadi lahan korupsi bagi pejabat atau DPR.Buktinya ada yang ditangkap dan telah diadili.

Sementara Direktur Eksekutif Walhi, Berry Nahdian Furqon mengatakan, kerusakan lingkungan di Provinsi Kalsel saat ini makin parah sebagai dampak pengelolaan lingkungan yang tidak benar seperti pembalakan hutan, penambangan, serta alih fungsi lahan.

Sekarang ini marak kembali alih fungsi hutan dan lahan di Kalimantan Selatan.Sebut saja alih fungsi lahan perkebunan menjadi lahan pertambangan di Kabupaten Tabalong,dan Bupati Pulau Laut, H Sjachrani Mataja(sekarang mantan) sebelum lengser dari jabatannya memberikan izin untuk pertambangan di Kotabaru yang sebelumnya ia cabut .Itu terjadi saat ia mau maju menjadi calon Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Selatan.Namun ketika ia kalah ia kembali mengizinkan pertambangan beroperasi diwilayahnya.
Meski banyak menuai Protes dari berbagai aktivis namun alih fungsi lahan dan hutan didaerah Kalsel ini tetap berjalan.Warga masyarakat Kalsel berharap Satgas Pemeberantasan mafia hukum segera menyelidiki kembali proses bergulirnya izin yang telah dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau DPRD.Sebab mereka menduga ada kemungkinan mafia pertambangan ikut bermain.

Ryadie Safitri Koordinator tim Monitoring dan investigasi dari LSM FIKKRI siap melaporkan berbagai temuan dan laporan warga Kalimantan Selatan sehubungan adanya sinyalemen dan indikasi adanya Mafia Pertambangan kepada Tim Satgas Pemberantasan Mafia Hukum.

Lebih jauh lagi Ryadie mengatakan, Ia sudah bekerjasama dengan KPK dan kini ia ingin terus berupaya "mengalang" kerjasama dengan semua pihak,termasuk dengan Tim Satgas untuk "Mengganyang"Koruptor dinegeri ini.Baginya Pernyataan Denny Indrayana bukanlah sebuah pepesan kosong, tapi sesuatu yang memberikan masukan dan mengolahnya menjadi sorotan utama yang harus diawasi bersama-sama.Lebih jauh lagi ia mengajak semua pihak bekerjasama memberantas segala bentuk Korupsi dan juga mafia Pertambangan.

Menteri Negara Lingkungan Hidup, Gusti Muhammad Hatta, menuding, parahnya kerusakan lingkungan belakangan ini termasuk di Kalsel karena ada pembiaran oleh pihak pihak yang terkait dan jelas melanggar ketentuan Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009.Ia juga menyesalkan pengelolaan limbah tambang dan reklamasi yang masih jauh dari yang diharapkan.

Dua mantan Bupati,Dua Gubernur aktif jadi tersangka korupsi ditangan Dua Institusi hukum yang berbeda.Institusi hukum mana yang bisa menyelesaikan kasus ini?

Banjarmasin
Syamsul "Arifin", Gubernur Sumatera Utara ditahan KPK (Komite Pemberantasan Korupsi),karena menjadi tersangka korupsi penyalahgunan APBD sat ia menjabat Bupati Langkat tahun 2000-2007.Rudy "Arifin" Gubernur Kalimantan Selatan ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai tersangka korupsi ganti rugi lahan pabrik kertas Martapura sebesar Rp 6,3 miliar saat ia menjabat Bupati Banjar.

"Nama belakang sama Arifin,sama-sama Gubernur,kasusnya dugaan korupsi terjadi saat menjabat Bupati,dan yang membedakannya, Syamsul Arifin ditangani KPK sedangkan Rudy Arifin ditangani oleh Kejaksaan.Dua Arifin yang keduanya adalah Gubernur ditangani oleh Dua Intitusi Penegak Hukum yang berbeda.Yang kasusnya ditangani KPK sudah mulai menunjukkan hasil berupa penahanan terhadap tersangka Syamsul "Arifin", Gubernur Sumatera Utara.Dan kasus yang ditangani oleh kejaksaan Agung terhadap Rudy "Arifin" Gubernur Kalimantan Selatan sepertinya mengalami Belum kemajuan.

Penetapan tersangka terhadap seorang Kepala Daerah oleh penegak hukum bukan suatu perkara yang mudah.Sebab tidak sedikit Kepala Daerah seperti Gubernur,Bupati dan Walikota yang terseret kasus dugaan korupsi.Kepala Daerah yang tersandung kasus dugaan korupsi ,tentu konsentrasi-nya menjadi terganggu dalam membangun daerah. Misalnya,jalannya roda pemerintahan dan pelayanan terhadap publik yang wajib ia berikan juga menjadi terganggu.

Masyarkat Sumatera Utara dan Kalimantan Selatan sangat mendukung upaya penegakan hukum,tetapi proses hukum yang cepat dan transparan sangat dibutuhkan oleh masyarakat.Menurut masyarakat tidak ingin masalah hukum dikait-kaitkan dengan masalah politik.Dengan proses hukum yang cepat dan transparan tuduhan bahwa penetapan tersangka atas seorang Kepala Daerah dapat diminimalisir.

Masyarakat jika cukup bukti segera dilanjutkan langkah hukum,dan jika tidak cukup bukti segera ditetapkan surat penghentian penyidikan atau SP3.Masyarakat menginginkan langkah hukum yang cepat dan menutup celah bagi mereka yang ingin menggunakan kesempatan dengan penetapan seorang Kepala Daerah menjadi tersangka,sebab ini merugikan tersangka dan masyarakat di daerah yang telah memilihnya.

Step by Step US Goverment cut his relations, the last news Bank Of America stopped partnership with wikileaks.Paypal.Visa and etc.Good news From Australian .................


Pendiri wikileaks yang dituduh melakukan kejahatan seksual diSwedia dan menjalani tahanan di penjara kota London rencananya akan bebas dengan Jaminan.Julian sedang mengupayakan perlawanan terhadap ekstradisinya ke Swedia.

Julian Assange si pendiri wikileaks.org, banyak punya dokumen rahasia pemerintah Amerika Serikat dan telah dan akan selalu mengeluarkan bocorannya melalui situs wikileaks.

Banyak pemerintah atau8 pejabat pemerintah yang kebakaran jenggot akibat bnocoran yang wikileaks rilis.

Kabar Kalimantan

Wacana pengelolaan energi yang diusung pemerintah kerap kali berubah-ubah. Ia mencontohkan, pembatasan pemakaian bensin premium mulanya akan diterapkan untuk sepeda motor, tetapi kemudian diganti untuk mobil keluaran tahun 2005 ke atas. “Terkesan sekali adanya keragu-raguan. Pemerintah seakan tidak memiliki konsep atau rencana pengelolaan energi yang jelas,” kata Kurtubi, Ahad (8/8).

Kelangkaan BBM bersubsidi terjadi diberbagai daerah di Indonesia ditahun 2010 ini.Melalui media cetak dan elektronik kelangkaan BBM sudah sering diberitakan.Kelangkaan ini juga menimpa Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Menurut salah satu petugas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Banjarmasin pasokan BBM bersubsidi dari Depo Pertamina memang lancar,tetapi tidak sesuai dengan permintaan mereka.”BBM bersubsidi pasokannya bahkan berkurang hingga 50% “ kata petugas SPBU, yang tak mau namanya disebutkan.
HR yang menemui Purwantoro Setiabudi Kepala Depo Pertamina Banjarmasin untuk konfirmasi pasokan BBM bersubsidi.Dari Kepala Depo Pertamina didapatkan keterangan ,bahwa pasokan BBM bersubsidi lancar.Tetapi lancar yang ia maksud mungkin hanya lancar pasokan yang mereka kirim,dan bukan lancarnya permintaan akan BBM bersubsidi(8/12/2010).
Rencana Pemerintah yang membatasi pasokan BBM bersubsidi diduga sudah dijalankan oleh Pertamina.”Baru pada tahap rencana pembatasan BBM bersubsidi dan akan dibahas antara pemerintah dengan komisi VII DPR-RI,tetapi seolah-olah sedang diberlakukan. Faktanya, kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi terlihat pada hampir semua SPBU. Sepanjang perjalanan saya dari Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat yang ada di Kalimantan Tengah hingga ke Banjarmasin,Kalimantan Selatan banyak SPBU yang tutup akibat kehabisan BBM bersubsidi.
Pembatasan BBM bersubsidi yang rencana akan diberlakukan pada awal tahun 2011 ini banyak menuai kritikan,tetapi Menteri Keuangan Agus Martowardojo ,ia yakin jika rencana pemerintah tersebut akan diterima komisi VII dan DPR(8/12/2010).
Tidak sedikit masyarakat menyesalkan sikap pemerintah yang melakukan pembatasan pasokan BBM bersubsidi,padahal aturan itu belum diberlakukan,tetapi sudah mereka terima pembatasan. Pemerintah atau Pertamin boleh saja berdalih jika Kelangkaan BBM Subsidi Akibat Efisiensi Pasokan,tetapi jangan sampai itu merugikan masyarakat.

Pembatasan BBM bersubsidi otomatis memangkas subsidi pemerintah atas BBM dan ini mengakibatkan harga BBM menjadi lebih mahal atau naik.Pernyataan senada banyak dilontarkan oleh para ahli energi /perminyakan seperti Prof.Kurtubi dan ekonom lainnya . diberbagai media.Dengan kata BBM naik seiiring dengan Tahun Baru ini,jika Pembatasan BBM bersubsidi diberlakukan.

Pembangunan berbagai Infrastuktur dan Transparansi Anggaran Di Kalsel



“Papan Proyek itu sangat penting dan bukan hanya sebuah pelengkap dalam pelaksanaan sebuah proyek,sebab itu menunjukkan adanya transparansi dan menghindari KKN.Dinas atau Instansi terkait jangan sampai terkesan menutup-nutupi hak publik untuk mendapatkan informasi bagaimana negara menggunakan uang rakyatnya, serta perlu diingat bahwa anggaran pembuatan papan nama proyek tersebut selalu ada dalam kontrak manapun.Tidak boleh lagi ada atur-mengatur yang menyebabkan bangunan fisik yang nanti dibuat dengan biaya yang lebih mahal dan kualitas lebih rendah.,”Kata salah satu tokoh masyarakat.


Saat hujan lebat di Martapura Kabupaten Banjar,saya berteduh disebuah warung dan berbaur dengan masyarakat yang juga ikut berteduh.Setelah mengetahui ada Wartawan HR merekapun bertanya .”mengapa jembatan yang menyeberangi sungai Martapura atau di Jl.A Yani disebelah Pondok Pesantren Darussalam tak kunjung selesai,pak ?” Tanya mereka sambil menunjuk ke arah jembatan tersebut(8/11/2010).

Menurut mereka Pembangunan jembatan itu sudah lama dan dinilai tidak tidak beres.Dugaan mereka penyebabnya adalah tidak profesionalnya pelaksana proyek ini,terutama Dinas Pekerjaan umum Provinsi Kalsel.Saya hanya berusaha menjadi pendengar yang baik,dan tuduhan miring juga dialamatkan ke berbagai media,sebab menurut mereka bungkam dan tidak memberitakan berbagai dugaan kesalahan dalam pelaksanaan proyek pembangunan berbagai infrastruktur yang ada didaerah ini.

Mereka kemudian menyebutkan dua proyek pembangunan atau rehabilitasi jembatan di jalan Martapura lama lama tidak memasang papan proyek. Salah satu pembangunan atau rehabilitasi jembatan tersebut tidak dari jalan beton yang juga tidak selesai dan hanya dipakai untuk jemur ikan asin oleh masyarakat,padahal jalan disampingnya sangat rusak parah. Menurut mereka,karena tidak adanya papan proyek tersebut masyarakat jadi sulit untuk ikut serta dalam pengawasan.,sebab tidak jelas sumber pendanaannya.,”terkesan ada yang tidak beres dan ditutup-tutupi dan berindikasi korupsi,”kata mereka dongkol.

Ketika Hujan Reda, saya menyisir lokasi yang mereka sebut-sebut,dan menemukan fakta yang benar.Misalnya,seperti tidak selesai pembangunan Jembatan di Jl.A.yani dan tidak ada papan proyek pada Rehabilitasi jembatan di jalan Martapura Lama.


Semua pihak mesti berani mengadukan atau melaporkan jika ditemukan indikasi penyimpangan di berbagai pembangunan infrastruktur,terutama yang bersumber dari uang rakyat.”Kami siap membantu masyarakat untuk melaporkannya ke Kejaksaan,Polisi,KPK bahkan ke Pemberantasan Mafia Hukum,”kata salah satu tokoh masyarakat saat dimintai tanggapannya.Dan dari keterangan Ryadie,ia sedang mengumpulkan data-data yang valid berbagai indikasi korupsi di Kalsel,dan jika sudah lengkap akan ia serahkan ke aparat penegak hukum untuk segera ditindak lanjuti(10/11/2010.